ORBITRAYA.COM, TEMBILAHAN – DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat gabungan Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Komisi IV guna menindaklanjuti surat permohonan masyarakat Desa Kulim Jaya dan Desa Pekan Tua terkait permasalahan lahan perkebunan sawit, bertempat di ruang rapat DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Ir. H. AMD. Junaidi AN, dan dihadiri Wakil Ketua III DPRD Inhil Andi Rusli SM, pimpinan dan anggota DPRD dari seluruh komisi, OPD terkait, Camat Kempas, Kepala Desa Kulim Jaya, Kepala Desa Pekan Tua, perwakilan masyarakat kedua desa, serta pihak PT. Citra Mutiara Bumi Riau.
Turut hadir sejumlah organisasi perangkat daerah, di antaranya Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, Kabag Tata Pemerintahan Setda Inhil, serta Kabag Hukum Setda Inhil.
Dalam rapat tersebut, berbagai persoalan terkait lahan perkebunan sawit dibahas secara bersama-sama guna mencari solusi yang dapat diterima seluruh pihak. DPRD berupaya menjembatani aspirasi masyarakat dengan perusahaan dan pemerintah daerah agar penyelesaian dapat dilakukan melalui musyawarah.
Wakil Ketua I DPRD Inhil, Junaidi AN, menegaskan bahwa lembaga legislatif memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat.
"DPRD Kabupaten Indragiri Hilir berkomitmen menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat dan kepentingan bersama. Melalui rapat gabungan lintas komisi ini, kami berharap dapat menemukan langkah konkret dan solusi yang adil bagi semua pihak," ujarnya.
Selain mendengarkan penyampaian masyarakat Desa Kulim Jaya dan Desa Pekan Tua, rapat juga menjadi wadah bagi pihak perusahaan dan OPD terkait untuk menyampaikan penjelasan serta data pendukung mengenai kondisi yang terjadi di lapangan.
DPRD Inhil berharap hasil rapat tersebut dapat menjadi langkah awal dalam menyelesaikan persoalan yang berkembang, sekaligus menjaga hubungan harmonis antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan.
