 |
| Ketua DPW PPP Riau, H. Ikbal Sayuti. |
ORBITRAYA.COM, Pekanbaru – Sosok Ikbal Sayuti mendadak menjadi pusat perbincangan hangat di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau. Sejumlah kalangan menudingnya sebagai perusak partai, sementara yang lain justru menyebutnya sebagai satu-satunya penyelamat eksistensi PPP di Riau. Di tengah polemik internal ini, muncul pertanyaan yang mengemuka: siapa sebenarnya Ikbal Sayuti bagi PPP?
Pada Pemilu Legislatif 2024 lalu, PPP nyaris tidak memperoleh kursi di DPRD Provinsi Riau. Hanya satu kursi berhasil diamankan—dan itu diraih oleh Ikbal Sayuti. Uniknya, keberhasilan tersebut disebut tidak lepas dari perjuangan pribadinya, bukan karena mesin partai yang solid atau dukungan struktural dari DPW maupun DPC PPP.
“Kalau kita jujur saja, Ikbal itu maju nyaris sendiri. Hampir tidak ada peran DPW atau DPC dalam mendukung pencalegannya. Tapi justru dia satu-satunya yang lolos ke DPRD,” ungkap Abdullah, pengurus harian DPW PPP Provinsi Riau versi Muswil Luar Biasa (Muswil Lub), dalam keterangannya, Selasa (9/7).
Abdullah menyatakan bahwa tanpa kehadiran Ikbal di DPRD, PPP akan kehilangan representasi politik di tingkat provinsi. Lebih jauh, hal itu bisa berdampak langsung terhadap eksistensi administratif dan keuangan partai.
“Kalau tidak ada kursi, jangan harap anggaran dari Kesbangpol cair. Itu syarat dasar. Jadi siapa yang bilang Ikbal merusak partai? Itu cuma orang-orang yang sakit hati karena dia terpilih jadi Ketua DPW,” tegasnya.
Polemik makin memanas setelah Ikbal Sayuti terpilih sebagai Ketua DPW PPP Riau dalam Muswil Lub yang digelar belum lama ini. Keputusan tersebut telah diperkuat dengan Surat Keputusan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.
Namun, tidak semua kader menerima hasil Muswil Lub itu. Sejumlah faksi di internal partai menganggap pemilihan tersebut tidak sah, cacat prosedur, dan dilakukan tanpa keterlibatan penuh struktur organisasi.
“Muswil Lub itu tidak melibatkan seluruh unsur, tidak melalui mekanisme yang benar. Ini tindakan sepihak yang justru bisa merusak soliditas partai,” ujar salah satu kader senior PPP yang menolak disebutkan namanya.
Meski demikian, kubu pendukung Ikbal menyebut langkah itu sebagai penyelamatan darurat demi menjaga marwah partai dan memastikan PPP tetap punya perwakilan yang sah secara hukum dan politik di wilayah Riau.
Polemik ini menempatkan PPP Provinsi Riau dalam dilema besar: apakah harus mempertahankan status quo dan menolak hasil Muswil Lub, ataukah merangkul realitas politik dengan memberi ruang bagi kepemimpinan baru yang telah terbukti membawa hasil.
“PPP Riau ini perlu evaluasi jujur. Hari ini kita bicara bukan soal ego, tapi soal masa depan partai. Mau tetap hidup atau sekadar nama tanpa kursi?” lanjut Abdullah.
Sebagian pengamat politik lokal menilai bahwa konflik ini tak bisa dilepaskan dari dinamika nasional PPP, di mana tarik menarik kepentingan sering kali berdampak hingga ke level daerah. Namun mereka juga menekankan bahwa keberadaan Ikbal Sayuti di DPRD merupakan aset penting yang tak bisa disia-siakan.
Meski tudingan terhadap Ikbal Sayuti masih terus mengalir, satu fakta tetap tak bisa dibantah: dialah satu-satunya kader PPP yang berhasil duduk di DPRD Provinsi Riau. Di tengah konflik internal, perpecahan faksi, dan minimnya infrastruktur dukungan, hal ini menjadi pencapaian yang sulit diabaikan.
Apakah ke depan PPP Riau mampu menyatukan kembali faksi-faksinya dan melangkah solid di bawah kepemimpinan baru? Atau justru akan terus tenggelam dalam konflik internal yang melemahkan daya tawarnya di kancah politik lokal?
Hanya waktu yang bisa menjawab, namun hari ini Ikbal Sayuti tetap berdiri sebagai representasi nyata PPP di parlemen Riau—baik disukai maupun tidak.
