ORBITRAYA.COM, TEMBILAHAN – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar kegiatan Refleksi Kinerja dan Kaleidoskop Pembangunan Tahun 2025, di Aula Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Inhil, Jalan Diponegoro, Tembilahan, Rabu (31/12/2025).
Kegiatan tersebut secara langsung disampaikan oleh Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir.
Bupati Herman menegaskan bahwa refleksi kinerja ini merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan untuk membuka ruang transparansi kepada publik terkait capaian pembangunan daerah.
“Ini adalah bentuk transparansi kami selama satu tahun menjabat. Tidak hanya membahas angka-angka, tetapi apa saja pencapaian nyata yang sudah kita lakukan, meskipun di tengah suasana efisiensi anggaran,” ujar Bupati Herman.
Ia menekankan bahwa prinsip utama Pemerintah Kabupaten Inhil pada tahun 2025 adalah tidak adanya tunda bayar, meskipun kondisi keuangan daerah dalam tekanan.
“Biarlah kas di BKAD kosong, yang penting seluruh kewajiban terbayarkan dan tidak ada tunggakan,” tegasnya.
Bupati Herman juga menyampaikan bahwa tahun 2025 menjadi tahun perdana Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan refleksi kinerja utama daerah secara terukur. Melalui sistem pengukuran yang jelas, setiap program dan kegiatan dapat dievaluasi secara objektif.
“Kita ingin semuanya terukur. Misalnya kondisi jalan, berapa kilometer rusak berat, berapa yang mantap. Kalau kita anggarkan, maka kondisi jalan mantap harus bertambah dan yang rusak berat berkurang. Logikanya seperti itu,” jelasnya.
Menurutnya, metode pengukuran ini akan menjadi dasar untuk menentukan program prioritas ke depan, termasuk penambahan kegiatan pada sektor yang terbukti efektif mendorong pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Herman juga menyinggung Pendapatan Asli Daerah (PAD), mulai dari target hingga capaian masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia menyebutkan bahwa saat ini evaluasi masih bersifat umum, mengingat proses administrasi keuangan masih berjalan hingga akhir tahun.
“Untuk dinas mana yang tidak mencapai target, sanksinya belum bisa kita tentukan sekarang. Kita akan lihat dulu penyebabnya, apakah karena faktor kebijakan, kondisi lapangan, atau hal lain,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa ke depan tidak ada lagi penilaian berdasarkan kedekatan personal, melainkan berbasis data dan kinerja nyata.
“Tidak ada lagi cerita kawan atau bukan kawan. Semuanya harus terukur. Kalau potensinya ada, hitungannya jelas, maka targetnya juga harus realistis,” tegas Bupati.
Bupati Herman juga membuka ruang masukan dari seluruh elemen masyarakat guna memperkuat arah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Inhil ke depan.
Terkait tahun anggaran 2026, ia menyebutkan bahwa target pendapatan, termasuk dari sektor retribusi dan parkir resmi, akan disesuaikan dengan potensi riil di lapangan dan diproyeksikan lebih besar dari tahun sebelumnya.
“Semua harus resmi, terdata, dan transparan. Dengan begitu, pembangunan daerah bisa terus meningkat dari tahun ke tahun,” pungkasnya.
