.jpeg)
ORBITRAYA.COM, Tembilahan – Jelang peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2025, dunia pesantren di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) digemparkan dengan beredarnya pesan WhatsApp berisi permintaan iuran Rp1 juta per pondok pesantren. Pesan itu menyebut iuran sebagai hasil kesepakatan panitia HSN tingkat kabupaten dengan batas akhir pembayaran 20 Oktober 2025.
Dalam pesan berantai tersebut, pembayaran bisa dilakukan secara tunai maupun transfer ke rekening pribadi atas nama Addaru Quthni. Bahkan turut dicantumkan nomor rekening BRI serta nomor telepon konfirmasi pembayaran.
Munculnya pesan ini menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, kegiatan sebesar Hari Santri Nasional biasanya melibatkan koordinasi resmi lintas pihak, baik pemerintah daerah maupun Kementerian Agama.
Menanggapi hal ini, Kabag Kesra Setda Kabupaten Inhil, Faisal Sadik, mengaku pemerintah daerah belum mengetahui secara pasti ihwal pungutan tersebut.
“Belum ada rapat kita, besok mau ketemuan panitia,” ujarnya.
Faisal menambahkan, Pemda tidak menjadi bagian dari panitia inti. “Dari dulu pungutan gitu Bangnda. Kita bantu juga mereka y pungutan juga,” sebutnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan Hari Santri di Inhil sepenuhnya dikoordinasikan oleh kalangan pesantren dan Kemenag, sementara Pemda hanya bersifat mendukung. “Panitia Hari santri dari santri dan Kemenag Bang. Pemda nggak dilibatkan. Pemda hanya setakat mendukung kegiatan,” tuturnya.
Namun pernyataan berbeda datang dari Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Inhil, H. Harun, yang justru membantah keterlibatan lembaganya dalam pungutan tersebut.
“Ndak tau, panitia tu, tanyalah sama panitianya tak ada sangkut paut dengan Kementerian Agama, itu FKPP, saya ndak tau itu. Jadi itu konfirmasi aja dengan pondok pesantren, di forum nya, mungkin untuk kegiatan mereka kami tidak boleh ikut campur masalah itu,” kata Kakanwil Kemenag Indragiri Hilir via telfon WhatsApp.
Sementara itu, dilansir dari andalan.co, Ketua Harian Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Inhil, Ustadz Ahmad Rihdo, menegaskan bahwa seluruh pengelolaan keuangan kepanitiaan HSN selama ini dilakukan secara transparan dan berdasarkan hasil musyawarah bersama antara panitia dan Kemenag Inhil.
“Kami bekerja berdasarkan kesepakatan musyawarah panitia dan Kemenag, tidak ada masalah yang berarti selama ini,” ujarnya, Selasa (23/09/2025).
Ia juga mengungkapkan bahwa ke depan, pengelolaan dana akan menggunakan rekening resmi organisasi FKPP demi meningkatkan akuntabilitas.
“Insya Allah kami akan berbenah dengan menggunakan rekening organisasi FKPP agar pengelolaan dana lebih jelas dan terkontrol,” tambahnya.
Ustadz Ahmad menekankan bahwa panitia tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia juga mengimbau pondok pesantren agar berkoordinasi langsung dengan panitia dan Kemenag untuk menghindari kesalahpahaman.
“Kami harap masyarakat, terutama para pengasuh pondok pesantren, dapat mempercayakan pengelolaan dana ini kepada panitia resmi yang telah ditunjuk, dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya,” tuturnya.
Panitia pelaksana, lanjut Ustadz Ahmad, kini telah sepakat mengganti penggunaan rekening pribadi dengan rekening resmi organisasi. Selain itu, ia berharap pemerintah daerah juga dapat memberikan dukungan penuh agar pelaksanaan Hari Santri berjalan lebih optimal.
“Selama ini kami masih mengandalkan iuran seadanya dari pondok pesantren. Mudah-mudahan ke depan, Pemkab bisa lebih memperhatikan dan mengalokasikan anggaran khusus untuk kegiatan keagamaan dan kebudayaan seperti ini, agar penyelenggaraannya bisa lebih optimal dan berdampak luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, sinergi antara panitia, Kemenag, dan pemerintah daerah sangat penting demi suksesnya HSN di Inhil.
“Dengan dukungan penuh dari Pemkab, tentu kegiatan seperti ini bisa berjalan dengan lebih baik dan memberi manfaat besar bagi seluruh elemen masyarakat di Inhil,” pungkasnya.
