ORBITRAYA.COM, TEMBILAHAN – Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW IWO) Provinsi Riau, Muridi Susandi, menyoroti tajam lemahnya sinergi antara Pemerintah Daerah (Pemda), DPRD, dan Forum Corporate Social Responsibility (CSR) dalam menyelesaikan persoalan pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).
Susandi menilai, Pemda dan Forum CSR justru terkesan saling lempar tanggung jawab, padahal kondisi sekolah di pelosok semakin memprihatinkan, salah satunya SDN 004 Sungai Laut, Kecamatan Tanah Merah.
“Seharusnya Pemda, DPRD, dan Forum CSR bisa menjembatani persoalan ini dengan menyampaikan langsung kepada pihak perusahaan, seperti PT Pulau Sambu di Kuala Enok, agar dana CSR mereka dapat dialokasikan untuk perbaikan sekolah,” tegas Susandi, Sabtu (6/9/2025).
Ia menekankan, CSR perusahaan mestinya tidak berhenti pada formalitas, tetapi benar-benar menyentuh dunia pendidikan secara konkret. Program CSR, lanjutnya, bisa diarahkan untuk pembangunan infrastruktur sekolah, penyediaan sarana prasarana, hingga peningkatan kapasitas guru dan siswa.
“CSR yang baik itu memberikan dampak langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat. Sayangnya, di Inhil, program CSR perusahaan-perusahaan besar belum menyentuh pendidikan secara optimal,” tambahnya.
Susandi bahkan menyatakan pihaknya siap mengambil langkah lebih jauh jika masalah ini dibiarkan berlarut.
“Jika dalam urusan membantu pendidikan saja para pihak masih saling lempar tanggung jawab, kami tidak akan tinggal diam. Kami siap menyurati DPRD dan meminta dilakukan hearing terbuka dengan menghadirkan pihak perusahaan dan Forum CSR,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mendesak Pemkab Inhil agar bersikap tegas terhadap perusahaan yang abai terhadap tanggung jawab sosialnya.
“Sudah saatnya Pemkab Inhil memberikan teguran keras kepada perusahaan yang abai terhadap pendidikan. Jika mereka hanya datang untuk mencari untung tanpa kontribusi apa pun, lebih baik angkat kaki. Bila perlu, izinnya dicabut,” tegasnya.
Kondisi SDN 004 Sungai Laut disebutnya sebagai potret buram pendidikan di Inhil. Bangunan sekolah yang rusak parah dikhawatirkan membahayakan keselamatan siswa dan guru, serta menghambat proses belajar mengajar.
Susandi berharap pemerintah dan pihak swasta segera mengambil langkah nyata memperbaiki fasilitas pendidikan.
“Masa depan anak-anak daerah bergantung pada kepedulian semua pihak. Jangan biarkan sekolah rusak menjadi warisan untuk generasi berikutnya,” pungkasnya.***
