ORBITRAYA.COM, Tembilahan – Setelah sempat meminta waktu untuk mempelajari lebih dalam isi Surat Edaran Nomor 400.3.5/Disdik/1004 terkait pembentukan Petugas Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akhirnya memberikan penjelasan resmi.
Kepala Dinas Pendidikan Inhil, Abdul Rasyid melalui Kasi Kurikulum SD, Khaidir, menjelaskan bahwa latar belakang keluarnya edaran tersebut tidak lepas dari upaya memastikan keamanan dan kelancaran program MBG di sekolah.
“Karena memang kejadian di SD 032, dari awal sebenarnya sudah kami wanti-wanti agar ada koordinasi antara tim MBG dengan dinas. Itu tanggung jawab moral kita untuk memastikan peserta didik aman,” ujar Khaidir saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerja Kadisdik Inhil.
Menurutnya, dalam petunjuk teknis (juknis) MBG sudah ditegaskan adanya uji organoleptik uji rasa, bau, dan tekstur sebelum makanan dibagikan kepada siswa.
“Bukan berarti guru harus menghabiskan makanan, cukup dicicip, dicium, dirasakan, apakah aman atau tidak. Hal ini sudah jelas tertulis di juknis halaman 22,” jelasnya.
Terkait penunjukan kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama MBG, Khaidir menegaskan bahwa hal itu merupakan konsekuensi logis.
“Secara tertulis maupun tidak, kepala sekolah itu manajer sekolah. Jadi otomatis dia mengkoordinir semua kegiatan, termasuk MBG. Bukan berarti kalau ada masalah kepala sekolah yang disalahkan, tapi memang harus ada yang mengomandoi kegiatan ini,” terangnya.
Sementara itu, Pembina UKS (Unit Kesehatan Sekolah, red) ditetapkan sebagai penanggung jawab teknis. Menurut Khaidir, hal ini karena UKS memiliki pemahaman lebih baik terkait aspek kesehatan siswa.
“Mereka yang lebih tahu soal pola hidup bersih, cuci tangan, hingga standar kesehatan. Karena itu, UKS harus menjadi leading sektor teknis pelaksanaan MBG di sekolah,” ucapnya.
Khaidir juga menekankan pentingnya koordinasi antara sekolah dengan orang tua serta komite. Ia mencontohkan beberapa sekolah yang menggelar rapat dengan paguyuban orang tua untuk memutuskan keberlanjutan program.
“Kalau orang tuanya mendukung, biasanya program jalan terus. Tapi kalau paguyubannya menolak, maka akan jadi terhambat,” katanya.
Untuk memastikan program berjalan sesuai aturan, Dinas Pendidikan memiliki sistem pelaporan berbasis dashboard dan rutin menggelar pertemuan daring dua minggu sekali.
“Kami tidak bisa setiap saat turun ke lapangan, tapi lewat sistem pelaporan itu kami pantau. Seperti kejadian SD 032 kemarin, kami juga lakukan pendampingan di beberapa titik, seperti RSUD Puri Husada, RS 3M, dan Puskesmas Gajah Mada,” jelas Khaidir.
Sementara itu, Abdul Rasyid menegaskan bahwa MBG adalah program nasional yang harus didukung penuh.
“Setiap hal baru tentu ada plus minusnya, tapi program ini pasti baik dan bermanfaat, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Tujuan akhirnya adalah melahirkan generasi emas 2045. Maka, kami minta sekolah-sekolah untuk bersama-sama mensukseskan program ini,” pungkasnya.
